ARTIKEL ILMIAH, PERAN BAHASA TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK, HILDA SEPTIANI

MIND MAP

PERAN BAHASA TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK

a.       Latar belakang

            Di akhir pengunjung tahun 2011 ini, tampaknya kepercayaan terhadap pemerintah semakin meluntur. Belum lama setelah konflik Mesuji mencuat. Sabtu pagi, 24 Desember 2011, tragedi berdarah yang terjadi antara aparat penegak hukum dan masyarakat Bima, Nusa Tenggara Barat. Konflik ini dipicu oleh penolakan masyarakat atas kegiatan ekspolarasi yang di lakukan PT sumber Mineral Nusantara (SMN)  di sejumlah titik di tiga kecamatan di Kabupaten Bima, yang dikhawatirkan warga dapat mengganggu aktivitas masyarakat setempat, yang sebagian besar berprofesi sebagai peternak dan petani bawang.

            Bagaimana tanggapan umum mengenai keributan di Bima tersebut? Melihat peristiwa tersebut banyak spekulasi yang beredar di masyarakat luas akan kekecewaan terhadap pemerintah terutama dalam menangani kasus Mesuji dan Bima baru-baru ini.  Tidak hanya itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri mengecam keras dan menuntut agar kasus Bima ini diselesaikan secara tuntas.

            Konflik Mesuji maupun Bima ini mencuat akibat tidak tercapainya kesepakatan antara pemerintah setempat dan masyarakat, padahal sebelumnya telah diupayakan proses negoisasi antara pemerintah dan beberapa perwakilan masyarakat tersebut namun gagal dilakukan. Tingkah polah sebagian besar penyelenggara pemerintah tersebut mencerminkan budaya bangsa kita bahwasanya bangsa ini adalah bangsa urakan yang lebih mengandalkan otot daripada otak? Kemana sikap ramah tamah yang dulu kita banggakan? Dimana tenggang rasa yang dulu kita cita-citakan?

b.      Pengertian pembangunan politik

Pembangunan mempunyai pengertian dinamis, maka tidak boleh dilihat dari konsep yang statis. Pembangunan juga mengandung orientasi dan kegiatan yang tanpa akhir. Oleh sebab itu “politik” menggunakan istilah pembangunan.

Lucian W. Pye (1966, 45-48) membuat tiga pengkategorian besar mengenai ciri-ciri dari pembangunan politik :

1. The first relates political development to social and economics development by suggesting thatpolitical development is concerned with a multidimensional process of social changes.

2. Is concerned with what might ba called the organization of the political system, by reffering to nation building and to administrative structures.

3. The third link development to political values such as mass mobilization, the relationship between mobilization and power and the movement towards democracy.

Pembangunan dan modernisasi politik merupakan perubahan politik, tetapi tidak sebaliknya. Dalam konsep pembangunan sedikit banyak terkandung adanya upaya yang disengaja, relatif terencana, memiliki sasaran yang relatif jelas, proses yang bersifat evolusioner tidak mengandung kekerasan.

Pembangunan politik dilihat sebagai implikasi politik dari pembangunan dan cenderung dibedakan dari pembangunan ekonomi. Sasaran yang hendak dicapai dengan pembangunan politik tidak hanya sistem politik dan demokrasi, tetapi juga kemampuan-kemampuan lain yang dianggap penting dipunyai dengan suatu sistem politik untuk dapat melestarikan budaya.

Menurut Pye, dimensi persamaan (equality) dalam pembangunan politik berkaitan dengan Masalah partisipasi dan keterlibatan rakyat dalam Kegiatan-kegiatan politik, baik yang dimobilisir secara demokratis maupun totaliter.

c.       Peran bahasa dalam proses demokrasi

Didunia ini dikenal bermacam-macam istilah demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos artinya rakyat dan kratein atau kratos artinya kekuasaan atau pemerintahan. Demokrasi berarti kekuasaan (dari) rakyat. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan rakyat atau rakyatlah yang berkuasa dan sekaligus diperintah.

Menurut Abraham Lincoln, “goverment of the people, by the people, and for the people.” yang artinya Demokrasi adalah pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang di utamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat.

Ada bermacam-macam demokrasi yang sudah menjadi bagian dari pemerintahan negara di seluruh dunia. Ada yang dinamakan demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi konstitusionil, demokrasi parlementer, demokrasi presidensial dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal katanya berarti “rakyat berkuasa” atau government or rule by the people“. (kata Yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa).

Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan atau urusan kenegaraan. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang tidak melibatkan seluruh rakyat tetapi rakyat memberikan kepercayaan kepada para wakilnya untuk membicarakan dan menentukan persoalan-persoalan kenegaraan.Semua gerakan politik dan ideologi telah mencari, entah sadar atau tidak, untuk mewujudkan kata-kata dan simbol yang sesuai dengan tujuan mereka. Berdasar hal itu, dapat dinyatakan bahwa “politik itu sebagian besarnya hanyalah permainan kata-kata” (Graber 1981: 195).

           Studi bahasa politik juga menjadi persoalan sentral dalam tradisi lain dalam studi komunikasi politik, yang ditunjukkan oleh teori dan penelitian kritis atau Neo-Marxis. Salah satunya adalah  adanya analisis yang luas mengenai isi media massa, khususnya berita mengenai masalah yang terjadi dalam pemerintahan yang akan merujuk pada kesimpulan yang berkembang di masyarakat akan jalannya pemerintahan saat itu. Melihat hal tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman argument yang berkembang di masyarakat diperlukan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat supaya tidak terjadi kasus Mesuji maupun Bima dikemudian hari.

d.      kesimpulan

           

            Kasus  di atas telah menunjukkan bahwa peran bahasa sangatlah penting dalam pembangunan politik. Dimana pembangunan bersifat dinamis dan mengarah pada proses demokrasi yang melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan salah satunya dengan menjunjung tinggi demokrasi yang melibatkan masyarakat dalam peleksanaan pemerintahan.

            Contoh kasus Bima maupun Mesuji memberikan pelajaran bahwa kritik, ketidaksetujuan, keluhan, dan sebagainya boleh saja dikemukakan dalam suatu panggung politik, namun yang terpenting adalah keterbukaan dan pertingnya bahasa dalam menyampaikan aspirasinya terutama dalam bildang politik agar tidak berujung pada tindak kekerasan.

Daftar pustaka

Harjanto, Nicolaus Teguh Budi. 1997. Memajukan Demokrasi Mencegah Disintegrasi; Sebuah Wacana Pembangunan Politik. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.